Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku Utara, yang berlokasi di Sofifi, dibentuk sebagai bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara di seluruh wilayah negara, termasuk di daerah yang lebih terpencil seperti Maluku Utara. Seiring dengan berkembangnya sistem pemerintahan daerah dan kebutuhan untuk lebih mendekatkan pengawasan keuangan kepada pemerintah daerah, kantor perwakilan BPK di Sofifi didirikan untuk memfasilitasi pemeriksaan pengelolaan keuangan negara di Provinsi Maluku Utara.
Periode Awal Pembentukan:
BPK Sofifi didirikan setelah terbitnya kebijakan desentralisasi di Indonesia, yang mengharuskan BPK RI memperluas jaringan perwakilan di seluruh provinsi untuk melakukan pemeriksaan langsung terhadap pengelolaan keuangan daerah. Sebelumnya, BPK RI melakukan pemeriksaan secara terpusat, yang meliputi wilayah Maluku Utara melalui perwakilan yang lebih jauh dari Sofifi.
Pengembangan dan Peranannya:
Seiring waktu, BPK Sofifi berkembang dan diperkuat dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur teknologi untuk mendukung proses pemeriksaan yang lebih efisien dan transparan. BPK Sofifi tidak hanya berfokus pada pemeriksaan laporan keuangan, tetapi juga berperan dalam memberikan rekomendasi terkait efisiensi, efektivitas, dan ekonomi dalam pengelolaan anggaran pemerintah daerah.
Pencapaian dan Kontribusi:
- 2000-an: Pembentukan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara yang mulai melakukan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah secara terencana.
- 2010-an: Peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi auditor untuk memperkuat kemampuan teknis dalam melakukan pemeriksaan berbasis teknologi.
- Sekarang: BPK Sofifi menjadi lembaga yang berperan besar dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Maluku Utara.
BPK Sofifi terus berkomitmen untuk menjaga integritas dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas keuangan negara di tingkat provinsi dan memberikan kontribusi positif terhadap perbaikan pengelolaan anggaran daerah.